BRMP Sulawesi Utara Hadiri Rapat Paripurna DPRD Sulut

Manado, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Utara (Sulut) diundang dan turut menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kegiatan strategis ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut pada hari Rabu, (2/9).

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, didampingi jajaran pimpinan dewan. Sidang ini dihadiri pula oleh Gubernur Sulawesi Utara, Wakil Gubernur, jajaran pemerintah daerah, anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta para undangan lainnya.

Agenda utama rapat ini meliputi Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2026 . Kesepakatan ini menjadi dasar penyusunan perubahan APBD yang akan mengarahkan alokasi anggaran pembangunan daerah.

Selain itu, sidang juga memuat agenda Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD serta Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penutupan Masa Persidangan Ketiga sekaligus pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026.

Komisi I hingga IV, Badan Pembentukan Ranperda, dan Badan Kehormatan masing-masing menyampaikan laporan kinerjanya dalam bentuk dokumen tertulis. Sementara itu, seluruh anggota DPRD dari berbagai daerah pemilihan juga melaporkan hasil pelaksanaan reses yang telah dilakukan di wilayah masing-masing.

Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E. dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama yang terjalin erat antara Pemerintah Provinsi Sulut, DPRD Provinsi, serta instansi terkait lainnya. Gubernur menekankan pentingnya komitmen bersama dan kontribusi nyata demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan reses akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat serta ketersediaan anggaran yang ada. Hal ini menjamin aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui wakil rakyat dapat direspons secara tepat dan bertahap.

Kehadiran BRMP Sulut dalam forum ini menjadi wujud sinergi lintas tingkat pemerintahan antara instansi vertikal Kementerian Pertanian dengan pemerintah daerah. Partisipasi ini juga menjadi momentum penyelarasan program-program pertanian strategis dalam kerangka pembangunan daerah terpadu.

Melalui kesepakatan yang dibangun dalam Rapat Paripurna ini, diharapkan alokasi anggaran pembangunan Sulut semakin tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di sektor pertanian yang menjadi tumpuan pangan dan ekonomi rakyat .