Gubernur Sulut Tekankan Penyempurnaan Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak

Manado — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E menekankan pentingnya penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutannya di Gedung Pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut, Senin (19/10), sebagai bagian dari upaya mendorong lahirnya regulasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulut menyoroti pentingnya penataan kelembagaan dan pembagian tugas secara jelas dalam penyusunan regulasi. Pembagian kewenangan yang tepat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan duplikasi fungsi antarlembaga sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif.

Selain penataan kelembagaan, Gubernur juga menegaskan pentingnya perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Regulasi yang disusun perlu menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak serta memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Untuk mendukung pelaksanaan perlindungan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat standar pelayanan dan kompetensi sumber daya manusia. Sistem evaluasi, pemantauan, dan pengawasan juga perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terukur dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Gubernur Sulut juga menekankan pentingnya penyesuaian ketentuan pendanaan dengan perencanaan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Keselarasan tersebut diperlukan agar setiap program dapat dilaksanakan secara realistis, efektif, dan berkelanjutan tanpa mengabaikan kebutuhan perlindungan perempuan dan anak.

Pada aspek hukum, Gubernur mengingatkan bahwa penyusunan Ranperda harus mengikuti kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsistensi antarketentuan, keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan kejelasan rumusan menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya multitafsir dalam pelaksanaan peraturan daerah.

Gubernur menegaskan bahwa berbagai masukan dan penyempurnaan dalam proses pembahasan tidak bertujuan mengurangi makna maupun semangat Ranperda. Sebaliknya, proses tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghasilkan regulasi yang memiliki kualitas hukum yang baik, dapat diterapkan secara efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur mengajak Pemerintah Provinsi Sulut dan DPRD Provinsi Sulut untuk melanjutkan pembahasan dengan mengedepankan dialog, keterbukaan, kecermatan, dan tanggung jawab. Kerja sama kedua pihak diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Gubernur Sulut berharap penyempurnaan Ranperda tersebut dapat memperluas kesempatan perempuan untuk berdaya, berpartisipasi, dan berkembang serta memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat. Melalui kebijakan yang memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara, pemerintah daerah berupaya memperkuat keluarga, membangun masyarakat yang sejahtera, dan mempersiapkan generasi masa depan yang berkualitas.